LEMBAGA ADAT DAN HAK-HAK ADAT MASYARAKAT DAYAK DALAM PUSARAN POLITIK: Studi Kasus Kalimantan Tengah 2011-2016 oleh: Jhon Retei Alfri Sandi Editor: R. Masri Sareb Putra ISBN: 9786026510778
Kebijakan pembangunan sentralistis dan sistem politik otoriter pada masa Orde Baru telah menciptakan kesenjangan dan marginalisasi masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah. Pembangunan dan hasil pada fakta hanya dinikmati segelintir masyarakat adat, sedangkan implikasi negatif seperti kemiskinan, ketersingkiran atas akses sumberdaya ekonomi, politik, sosial budaya dan lingkungan jauh lebih besar dibanding manfaat.
Ketidakberpihakan kebijakan pembangunan mendorong semangat perjuangan masyarakat adat Dayak melalu lembaga Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah (DAD-KT). Lembaga adat yang dibentuk sebagai wadah penguatan peran dan fungsi Damang Kepala Adat guna memperkokoh keberadaan masyarakat adat Dayak dalam upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adat Dayak beserta semua kearifan lokal, pada kiprahnya tidak hanya bersikap, bertindak dan menetapkan keputusan menyangkut permasalahan sosial belaka tetapi juga secara politis.
Perilaku politis lembaga DAD-KT didorong kep…
Ketidakberpihakan kebijakan pembangunan mendorong semangat perjuangan masyarakat adat Dayak melalu lembaga Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah (DAD-KT). Lembaga adat yang dibentuk sebagai wadah penguatan peran dan fungsi Damang Kepala Adat guna memperkokoh keberadaan masyarakat adat Dayak dalam upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adat Dayak beserta semua kearifan lokal, pada kiprahnya tidak hanya bersikap, bertindak dan menetapkan keputusan menyangkut permasalahan sosial belaka tetapi juga secara politis.
Perilaku politis lembaga DAD-KT didorong kep…
